Kebidanan. Diunduh 37032 kali 0. Undang-undang (UU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7. 12 Jan 2009. Menyatakan Permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Pemerintah Daerah adalah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mengenai perusahaan membangun desa setempat, hal ini terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (“TJSL”). LPEI. target kinerja keselamatan penerbangan; b. NOMOR 16 TAHUN 2009. 89, LL SETNEG : 3 HLM. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. Undang. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), diubah sebagai berikut: 1. Pasal 40 ayat (1) UU No. Bahkan di antara para hakim pun belum ada keseragaman dalam. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam. TKD Penjelasan Umum UU No. 211, TLN NO. 5026, LL SETNEG : 8 HLM. 2009/ No. Adhyatma, MPH, Lt. 1 tahun2009 bermaksud memisahkan regulator dengan operator sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing jelas, tidak tumpang tindih, transparan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Unduh. NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 Januari 2009) . Undang. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. pembinaan 6. 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan BersamaPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. 2009/ No. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi. Undang-undang (UU) tentang Rencana Pembangunan. pdf. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. PEMBAHASAN. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. ABSTRAK:Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. telah diatur oleh UU No. AD Premier 9th floor, Jl. Artinya, kekuasaan. 48, LN. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. T. 6 Tahun 2016. PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARA 8. 15, LN. 4-9 Jakarta Selatan 12950UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. 1 tahun 2009 juga sebagai dasar hukum tindak lanjut temuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) beberapa waktu yang lalu. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Rasuna Said Blok X-5 Kav. METADATA PERATURAN. Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan. 000. 6 Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 2019 c. B. File. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana. diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. TB Simatupang No. proyek saudara: artikel Wikipedia. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;: 2. Kurang Bayar sebesar Rp 1. Dicabut dengan : UU No. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur Chessa Ario Jani Purnomo1*, Isnu Harjo Prayitno2, Dian Ekawati3 123 Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jl. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Peraturan Konsolidasi. Masih Berlaku. Dalam menghadapi tantangan globalisasi sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta. kepentingan internasional atas objek pesawat udara 10. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (X) PP No. Aug. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara. 157, TLN NO. TENTANG. bahwa dalam rangka. Diubah dengan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 28 Tahun 2009) disamping mencabut Undang-Undang No. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. UU No. 13 Tahun 2003 tentang. UU Pelayanan Publik disahkan oleh Presiden DR. E. Next: Next post: Menteri LHK Lantik 10 Pejabat. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia. 1. 1. 33 Tahun 2009 tentang perfilman: Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dibentuk badan perfilman Indonesia. TUGAS DAN FUNGSI 4. 000. Pasal I. 4956, LL SETNEG :. 3. 2009/ No. 2009/ No. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dm spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; i' RANGKUMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. amandemen pertama dan kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diatur menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun. Dokumen UU 1/2009 ini mengatur pembaharuan peraturan tentang sistem penerbangan di Indonesia dan hal-hal terkait pesawat Indonesia di luar negeri. pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan. 33 Tahun 2009 Perfilman MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP atau kedua pasal 114 ayat (2) Undangundang RI No. Belum Tersedia. Hal tersebut tentunya berpotensi untukMengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009. 4634, LL SETNEG : 20 HLM. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Menhub Budi Karya Sumadi. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT EPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN. 1. Undang-undang ini mengakui hak-hak masyarakat adat dan daerah terhadap hutan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran. 5/Men/1996 ttg Sistem Manajemen K3 (SMK3). Status Regulasi. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan. 1 tahun 2009 juga sebagai dasar hukum tindak lanjut temuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) beberapa waktu yang lalu. Undang-undang (UU) NO. E. 07/2016 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11pmk072010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7, TLN NO. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga lebih. Rumah Sakit - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, misalnya, bahasa Indonesia diyakini telah mampu memenuhi tugas dan fungsinya. Ditetapkan: 29 Oktober 2009. UU PPN No. Inilah sesungguhnya esensi pasal 26--39 UU No. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan terbit karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang. Tahun 2009 terdiri atas 175 Pasal dan 26 Bab. Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU No. a. Tanggal Penetapan / Pengundangan. KETENTUAN PENUTUP. Sehubungan dengan telah ditetapkanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berikut disampaikan UU dimaksud sebagaimana terlampir. Berikut Syarat-Syarat Nikah sesuai UU Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Jumat, 15 November 2019 11:01 WIB Penulis: Arif Fajar. 8 Tahun 2006; PP No. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Polemik pengesahan UU No. 2009 ttg. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik. 4928, LL SETNEG : 14 HLM. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI 3. Jalan Dr. 5188. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. U. Undang-undang (UU) NO. d. (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. Mengubah : UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; UU No. Undang-undang (UU) NO. 5068, LL SETNEG : 39 HLM. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan. BAB I. com Abstrak Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yakni mengutamakan pemakaian Bahasa Indonesia oleh semua generasi,. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara. E. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas. 3 Tahun 1954 (Tentang. (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Undang-undang (UU) NO. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. A. 18 KB. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. 1 stars. Mengingat : 1. 39, LN. Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya. Learn more. Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022 Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. 2009 No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kamis, 5 Februari 2009. . Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini memiliki latar belakang sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017 yang mana dalam hal ini salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu " Namun tatkala. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; b.